COP 15 Kopenhagen Disusupi Agenda Konspiratif
Oleh: Andri Oktavia
Hari pertama Konferensi Internasional Perubahan Iklim Dunia (COP 15) di Copenhagen Denmark, dan dihadiri oleh 110 negara, sudah menuai protes dari kalangan pencinta lingkungan dunia. Pertemuan para pihak COP 15 untuk isu perubahan iklim, negara Industri dengan terang-terangan mulai menelikung.
 Salah satu protes datang dari kelompok Climate Justice Now! (CJN), yaitu kelompok masyarakat sipil dunia yang menyoroti isu perubahan iklim yang berkeadilan. CJN tidak sendiri, Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF) juga mengirimkan petisi memprotes tindakan Denmark, yang saat ini menjabat presiden COP 15.
Surat terbuka ini ditujukan kepada Lars Lokke Rasmussen, Perdana Menteri Denmark, tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, 7-17 Desember 2009. CJN menyatakan keprihatinan atas tindakan pemerintah Denmark terkait peranannya sebagai Presiden UNFCCC Conference of Parties (COP) 15 yang dinilai tidak demokratis karena menyelenggarakan pertemuan eksklusif hanya dengan beberapa negara.
Konspirasi Diskriminatif di COP
Sebelum KTT Kopenhagen dimulai, digelar pertemuan eksklusif hanya oleh beberapa negara industri tanpa mengikutsertakan negara-negara yang masa depannya dipertaruhkan dalam negosiasi ini.
CJN juga mengkritik keputusan Perdana Menteri Denmark yang membuat draf “Copenhagen Accords” (Kesepakatan Copenhagen), sebelum rapat itu dimulai.
Dokumen ini bahkan disirkulasikan hanya diantara sebagian kecil pemerintah. Pemerintah Denmark menelikung proses negosiasi yang sedang berlangsung dan telah diikuti oleh para pihak dengan segenap energi membuat kesimpulan dini, seperti menyebutkan bahwa Kyoto Protokol akan berakhir pada 2012.
”Copenhagen Accord” secara sistematis mengabaikan kepentingan negara berkembang untuk isu-isu kunci, dan secara terang-terangan hanya menggambarkan posisi Denmark dan negara industri lainnya.
”Dokumen ini berusaha memindahkan tanggung jawab mengatasi perubahan iklim dari negara penyebab ke negara terdampak,” urai Giorgio B, dari Copenhagen, lewat surat elektroniknya ke berbagai media, termasuk ke iwanfals.co.id.
Delegasi Indonesia Bungkam
Sayangnya, menurut aktivis CSF, “Delegasi Indonesia tidak memprotes tindakan pimpinan COP 15, yang mengancam suara-suara negara berkembang seperti Indonesia, yang akan diabaikan dalam perundingan-perundingan ini”, ujar koordinator CSF, Giorgio B, dari Copenhagen, menanggapi petisi ini.
“Tindakan plin-plan pemerintah Denmark harusnya tidak terjadi karena ia harus berperan netral sebagai Presiden COP 15 UNFCCC Copenhagen. Ini mencoreng proses demokrasi negosiasi PBB, dan tidak menghargai kepentingan negara-negara kecil dan miskin dalam negosiasi tersebut, tambahnya.
Tindakan tersebut mengancam kepercayaan yang menjadi dasar keputusan adil dan efektif negosiasi Copenhagen, juga merendahkan kapasitas pemerintah Denmark untuk memainkan peranan konstruktif di meja negosiasi. Jika diabaikan, tindakan ini mengancam kegagalan negosiasi di Copenhagen.
Copenhagen harus melahirkan titik balik yang bersejarah. Seluruh pihak telah menempatkan kepercayaan mereka terhadap reputasi pemerintah Denmark sebagai pemain yang adil dan tidak berpihak. Dalam petisi ini, CJN mendesak Presiden COP 15 bertindak adil dan tidak berpihak, seluruh proses negosiasi harus berjalan adil, terbuka, dan transparan, juga menjamin partisipasi penuh seluruh negara tanpa terkecuali.
|
